Jumat, 29 Juli 2016

Merdeka.com : Rayakan ultah ke 53, Jokowi pilih jalan sehat bareng JK di HI



jokowi-jk naik sepeda ke kpu. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Calon presiden Joko Widodo tidak membuat perayaan khusus di hari ulang tahunnya hari ini, 21 Juni 2014. Gubernur DKI nonaktif itu hanya akan berjalan sehat pada hari Minggu besok di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia bersama relawan Koalisi Rakyat.


"Pak Jokowi jalan sehat digabung dengan aksi donor darah dan konser musik dii area Bundaran HI," ujar Hasnil Fajri, koordinator Pelaksana Jalan Sehat bersama Jokowi-JK, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Sabtu (21/6).

Jalan sehat dimulai pukul 06.00 WIB. Jokowi memulai start dari area Bundaran HI menuju Monas dan kembali lagi Bundaran HI.

"Kami memfasilitasi keinginan yang kuat dari rakyat melalui relawan Jokowi - JK (Koalisi Rakyat) untuk menunjukkan bahwa rakyat Jakarta mencintai dan mendukung Jokowi - JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden RI 2014-2019," katanya.

Menurut mereka, acara ini akan dimeriahkan artis-artis ibu kota pendukung Jokowi - JK, seperti Bagoes A Ariyanto, Dani Mamesah, Irianti Erning Praja, J-Flow, Kadri Jimo, Teknona, Etana dan lainnya.

http://www.merdeka.com/pemilu-2014/rayakan-ultah-ke-53-jokowi-pilih-jalan-sehat-bareng-jk-di-hi.html

Relawan Jokowi Luncurkan IVote Powerhouse Cegah Kecurangan di TPS

Relawan Jokowi Luncurkan IVote Powerhouse Cegah Kecurangan di TPS
Jakarta
Menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang tinggal sehari lagi. Para relawan Joko Widodo Yusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tak mau jagoannya kalah langsung gerak cepat mengupload sebuah aplikasi pemantau yang salah satunya bisa didownload melalui ponsel Android.
Aplikasi buatan relawan EP for Jokowi ini diberi nama IVote Powerhouse, sebuah aplikasi pelaporan perhitungan surat suara dan monitor hasil Pilpres. Selain untuk mobile, aplikasi ini katanya juga bisa digunakan untuk desktop (PC/Laptop).
“Setelah sempat tertunda beberapa waktu, akhirnya IVote Powerhouse (Vote Indonesia) resmi mengudara,” kata Hasnil Fajri, Koordinator EP for Jokowi dalam email, Selasa (8/7/2014) pagi.
Aplikasi entry data dan monitoring buatan anak negeri ini diklaim bisa membantu meminalisir potensi kecurangan selama Pilpres 2014 berlangsung, terutama untuk menyelamatkan rekapitulasi hasil Perhitungan Surat Suara di TPS.
“Kami menargetkan satu juta saksi relawan pengguna Android dari seluruh Indonesia akan menggunakan aplikasi IVote ini yang semalam sudah kami upload ke Android Playstore di Google Play,” tambah Hasnil.
Dia menjelaskan, fungsi dari aplikasi IVote Powerhouse ini adalah untuk set lokasi TPS pengguna berada, entry data hasil perhitungan surat suara di TPS yang ada di seluruh Indonesia dan TPS luar negeri, kirim foto formulir C1 hasil perhitungan suara ke IVote Server, serta monitor hasil perhitungan suara Pilpres 2014. (Rou/Rbp)

http://radaronline.co.id/2014/07/08/relawan-jokowi-luncurkan-ivote-powerhouse-cegah-kecurangan-di-tps/

Ini 88 Relawan Yang Bergabung di Tim Transisi Jokowi-JK

Jakarta, Seruu.Com – Sebanyak 88 relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan masuk ke dalam kepengurusan Tim Transisi. Menurut Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto, pihaknya telah menerima 88 usulan nama-nama relawan untuk ikut bergabung ke dalam 16 kelompok kerja (pokja) Tim Transisi.
“Secara kerja, relawan-relawan sudah masuk. 88 orang itu, sudah tersebar ke 16 pokja. Hanya saja pertemuan besar yang mengumpulkan keseluruhannya baru sempat akan dilakukan minggu depan. Hari Rabu, mereka akan dilibatkan,” ucap Andi di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014) malam.
Kerja para relawan yang nantinya bergabung dalam Tim Transisi itu tergantung dari kapasitas dan kompetensi individual masing-masing relawan tersebut.
Presiden terpilih Joko Widodo pun sudah mempersilakan unsur relawan masuk ke dalam Kelompok Kerja Tim Transisi.
Berikut nama-nama relawan untuk Pokja rumah transisi berdasarkan finalisasi hasil rapat di hotel sofyan, Minggu 24 Agustus 2014 yang diterima redaksi Seruu.com beberapa saat lalu
APB
1. Roy Maningkas
2. Wahyu Effendi
3. Arie Karyadi
4. Goei Siauw Hong
PERTANIAN
5. Noer Fauzi Rachmand ,Ph.D
6. Syafti Hidayat
7. M. Ridha Saleh
8. Jones Batara Manurung
9. Budianto Tarigan
KEHUTANAN –
INFRASTURKTUR
10. Dr. Ir. Rachman Hidayat
11. Utje Gustaaf Patty
12. M. Adamsyah W.H.
13. Saptandi Widianto
KESEHATAN
14. Diah Saminarsih
15. Edward H. Marpaung
16. Surya Tjandra
17. Agus Yohanes
18. Aditya Riyadi Soeroso
19. Cary Greant
PENDIDIKAN
20. R. Alpha Amirrachman, Ph.D
21. Dr. Kamsol, MM.
22. Hilmar Farid, Ph.D
23. Feber Suhendra
24. Saor Siagian
25. Yanti Sri Yulianti
26. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
27. Nanang Puja Laksana
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
28. Sugeng Bahagijo
29. Boni Hargens
30. Sukma Widyanti
31. Savitri Wisnuwardhana
32. Febby Siti Permanasari Lintang
33. Nursalam
34. M. Nawir
ENERGI
35. Abrahamn Arief
36. Erwin Usman
37. Taufan Hunneman
38. Bambang Ismaji
39. Dhany Marlen
40. Tjandra Irawan
41. Mahmudi Widodo
PENGEMBANGAN PEDESAAN
42. Barita Sianipar
43. Sihol Manullang
44. Roy Simanjuntak
45. Hasudungan Napitupulu
46. Prasetyo Hadi
INOVASI KABUPATEN / KOTA
47. Mickael B. Hoelman
48. Agung Pambudhi
49. Imanuel Ebenezer Gerungan
PERTAHANAN / LUAR NEGERI
50. Don K. Marut, M.A.
51. Helmy Fauzi
52. Muliawan Margadana
53. Didi Heru Purnomo
54. Bonnie Setiawan
HUKUM dan HAM
55. Ifdhal Kasim, S.H.
56. Fredi Alex D
57. Dorma H. Sinaga
58. Margiyono
PERENCANAAN PERUNDANG-UNDANGAN
59. Dr. Riawan Tjandra
60. Manahara Sitinjak
PERUMAHAN RAKYAT
61. Muhammad Yamin, S.H.
62. Victor Sirait
63. Junaedi KM
64. Razif
65. Candi Sinaga
POLITIK LEGISLASI
66. Dra. Agung Putri Astrid, M.A
67. Roysepta Abimanyu
68. Silas Dutu, S.H.
INDUSTRI KREATIF
69. Raharja Waluya Jati
70. Sinnal Blegur
71. Koster Rinaldi
72. Hasnil Fajri, S.Kom
LEMBAGA KEPRESIDENAN
73. Guntur Siregar
74. Indra Jaya R.
75. Sarmanto Tambunan
76. Hironimus Hilapok
77. Wandy Tuturong
78. Jeppri Silalahi
ARSITEKTUR KABINET –
TRANSPORTASI PUBLIK
79. Timur Sukirno, S.H.
80. Pitono Adhi
REFORMASI BIROKRASI
81. Ririn Sefsani
82. Drs. Dono Prasetyo, M.Ap.
83. Sonny Warsito
84. Reinhard Parapat
NELAYAN
85. Eddy Siagian
86. Laras S.
87. Yoska Oktaviano
88. Saiful WS

Warta Ekonomi : Pengusaha Dan Profesional Muda Dukung Jokowi

WE Online - Sejumlah pengusaha dan profesional muda yang tergabung dalam Entrepreneur & Professional for Jokowi (EP for Jokowi) menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden 2014.

"EP for Jokowi tidak berafiliasi dengan partai mana pun. Ini merupakan pemikiran dan keinginan hati para relawan dan simpatisan yang berprofesi sebagai pengusaha dan profesional," kata Koordinator EP for Jokowi Hasnil Fajri saat jumpa pers gerakan tersebut di Jakarta, Senin.

Menurut dia, EP for Jokowi adalah gerakan independen yang melihat Jokowi sebagai figur yang baik dan tulus dalam bekerja. Apalagi, Jokowi juga berasal dari kalangan pengusaha.

EP for Jokowi, tambahnya, memandang gaya blusukan dan kepemimpinan mantan walikota Surakarta itu sebagai suatu hal yang jujur, sederhana dan merakyat.

"Apalagi, ketika Jokowi menyatakan diri akan menjadi calon presiden juga direspon positif oleh pasar modal. Pada saat itu, pasar modal kita langsung mengalami 'rebound'," tuturnya.

Hasnil mengatakan EP for Jokowi mengusung tema "take off" atau tinggal landas. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia tinggal landas dalam segala hal untuk mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan bangsa.

"Dulu kita pernah swasembada pangan. Kita harus kembali mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, pemerintah ke depan juga perlu mendukung industri dalam negeri untuk terus tumbuh," kata Hasnil.

Terkait dengan kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai belum selesai dan belum berhasil, Hasnil mengatakan mengatasi permasalahan ibukota tidak cukup dalam waktu singkat.

"Namun setahun ini kebijakan dari Jokowi di Jakarta sudah cukup bagus. Hanya saja tidak didukung pemerintah pusat dan daerah di sekitarnya. Misalnya saja soal mobil murah dan penanganan banjir," tuturnya.

Dengan menjadi presiden, Hasnil mengatakan EP for Jokowi meyakini bahwa Jokowi bisa mengatasi permasalahan di Jakarta.

EP for Jokowi merupakan gerakan yang dibentuk kalangan pengusaha dan profesional muda antara lain Hasnil Fajri, Bobby Indro, Sandra Kristi, Haryajid Ramlan, Winarto Rahmat, Agus Widodo dan Yaya Suryadarma. (Ant)

http://wartaekonomi.co.id/read/2014/04/07/27246/pengusaha-dan-profesional-muda-dukung-jokowi.html

Ekonomi Kreatif Andalan di Pemerintahan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk memberi masukan ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi kreatif, Forum Relawan Profesional menggelar Seminar Nasional ICT Information, Communication & Technology Ekonomi Kreatif dengan tema "ICT & Ekonomi Kreatif Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" di Jakarta, Sabtu (27/9/2014) besok.
Ketua forum relawan profesional Hasnil Fajri menuturkan, setelah diumumkam tim transisi soal pembentukan kementerian ekonomi kreatif, diharapkan menjadi tantangan sekaligus peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan sektor riil.
"Selain itu juga untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu negara maju anggota G7 di tahun 2040 dan menjadi salah satu negara terdepan dalam ICT dan ekonomi kreatif di Asia dalam lima tahun ke depan," kata Fajri dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/9/2014).
Dirinya berharap dari seminar ini bakal menjadi salah satu masukan bagi menteri yang akan duduk di Kementerian Ekonomi Kreatif mendatang.
Sementara itu anggota presidum Forum Relawan Profesional Alpha Amirrachman mengatakan, kriteria menteri Ekonomi Kreatif adalah memiliki kopetensi di bidangnya, memiliki pengalaman yang luas dan global serta integritas yang teruji.
"Dari kalangan kaum profesional, beredar nama-nama yang dianggap memenuhi persyaratan, seperti Rusdi Kirana, Hasnil Fajri, dan Whisnutama. Sementara untuk Menteri Pariwisata sendiri mencuat nama-nama seperti Chandra Andi Salam, Mira Lesmana, Sylfiana Murni dan I Made Mangku Pastika," kata Alpha yang juga mantan anggota Pokja rumah transisi.
Dalam seminar ini akan juga dihadiri oleh birokrat, pelaku dan pecinta industri ICT dan ekonomi kreatif. Nara sumber yang lain adalah Ir Nonot Harsono MT, Komisaris Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Dr. Setyanto P. Santosa, Ketua Masyarakat Telekomunikasi (Mastel), Prof. Dr. Kalamullah Ramli, Dirjen  Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Teknologi 3G Akan Booming Tahun Depan


Jatis Ecom, salah satu pemain dalam bisnis mobile content untuk telekomunikasi selular di Indonesia, memperkirakan bahwa layanan 3G akan mengalami booming pada kwartal ketiga 2006. Perkembangan GSM ke 3G juga dianggap sebagai hal yang tak terelakkan lagi. Hasnil Fajri, Vice President Head of Sales Telecommunication Industry Jatis Ecom, menyatakan 3G merupakan investasi besar yang wajib dilakukan. 

Menurut Hasnil Fajri, untuk meraih peluang dari 3G tersebut ada beberapa pihak yang perlu diperhatikan, termasuk regulator dan operator. Teknologi berbasis Wideband CDMA atau 3G, menurutnya tidak akan bagus traffic-nya pada kuartal pertama 2006. Pemain di masa-masa awal ini adalah CAC dan Natrindo, pemegang lisensi 3G awal. "Begitu 3G jalan, awal-awal traffic-nya gak akan bagus dan baru seperti soft launch," kata Hasnil. "Tergantung edukasi pasar dan pricing juga, siapa yang mau pakai tarif premium sih?" tambahnya. 

Pada masa-masa awal itu, lanjut Hasnil, fungsi 3G belum akan terlalu banyak dipakai. Fungsi komunikasi suara dan pesan singkat masih akan mendominasi. 

Selanjutnya pada kuartal kedua operator besar seperti Telkomsel, Indosat dan XL baru akan mengeluarkan layanan 3G. Saat itu, ujar Hasnil, layanan 3G baru akan mengalami sedikit lonjakan. 

Pada kuartal ketiga, layanan 3G diperkirakan akan mengalami gejolak pada permintaan pasar. Hal itu juga memungkinkan subsidi silang yang dilakukan antara pihak operator dan vendor pemasok handset 3G. "Otomatis harga mungkin akan turun dengan harga paketan," ujarnya. 

Jatis Ecom, lanjut Hasnil, mulai menyiapkan konten untuk layanan 3G. Ini termasuk aplikasi video streaming dan konten lainnya. 


http://www.studiohp.com/news_detail.php?id=5008&sub=lain

Berita Baru Politik – Enterprenuer dan Profesional Muda Dukung Jokowi Lakoni Perubahan

Membicarakan tentang prediksi siapa yang nantinya akan menjadi pendamping dari Jokowi dari anggapan Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi yang memang terbukti benar kepada Jusuf Kalla (JK). Dari sang mantan wakil presiden RI yang sudah menjabat dari periode 2004-2009 yang di ketahui sudah di pilih untuk menjadi pendamping Jokowi melalui dari musyawarah dan perdebatan yang ada, lebih panjang dengan memberikan suatu perhatian akan beberapa kriteria yang saat ini sudah di tentukan sebelum mengacu ke aspirasi yang berkembang berada dimasyarakat.
Gerakan moralitas dari beberapa relawan kalangan Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi ini sudah memberikan harapan besar kepada pasangan dari Jokowi-JK untuk berhasil menjadi pemenang dari Pilpres, dan menjadi presiden untuk ke depannya.
“Mengerti dari sosok pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah di anggap menjadi tipe pekerja dan mempunyai suatu visi yang utuh demi membangun kepada rakyat Indonesia kea rah perubahan yang lebih baik lagi, hal ini memang sudah dipertegas dalam visi dan misi Jokowi-JK yang nantinya mempunyai suatu tema Jalan Perubahan untuk Indonesia ini yang lebih untuk berdaulat, mandiri dan mempunyai kepribadian baik.
Maka dari itu sudah wajar saja kalau  dari komunitas Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Jokowi-JK untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2014-2019,”ujar dari Koordinator Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi yang bernama Hasnil Fajri yang sudah di sebutkan pada saat acara deklarasi di Jakarta untuk hari kemarin, Jumat (30/5/14).
“Untuk lebih jujur, Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi yang memberikan dukungan kuat kepada Jokowi ini memang tidak mempunyai suatu afiliasi dari partai manapun. EP for Jokowi murni berasal dari pemikiran dan keinginan hati yang ada dari para relawan dan simpatisan yang memang ingin menjadi entrepreneur dan professional. Kami independen,” tegasnya.

Selasa, 26 Juli 2016

BISKOM : Stop Pokemon Go !!, Siapkan Game Lokal Sejenis yang Sehat dan Aman.


Maraknya orang memainkan game pokemon go diseluruh dunia khususnya di Indonesia beberapa hari ini telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa di kalangan anak-anak, remaja, anak muda hingga orang dewasa baik kalangan gamer maupun kalangan pekerja dan professional akibat bombastisnya pemberitaan game tersebut di sosial media maupun media cetak dan elektronik yang belakangan ini menimbulkan pro dan kontra. Tak kurang mulai dari Kapolri yang telah mengeluarkan surat telegram rahasia untuk melarang staf dan aparatnya serta masyarakat bermain game tersebut di lingkungan kantor kepolisian, Menpan RB pun mengeluarkan surat edaran mengenai larangan bermain game berbasis Geo Positioning System (GPS) dengan genre Augmented Reality (AR) ini di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, KaBIN, para gubernur se-Indonesia hingga para bupati dan walikota se-Indonesia.
Pokemon Go memang game yang sangat menarik dan menantang buat semua usia serta dapat membuat gamer lupa waktu dan tempat kapan saja dan dimana saja apalagi game ini sifatnya sangat dinamis karena gamer dipaksa aktif bergerak keluar ruangan dan tempat terbuka. Dari unsur hiburan dan kesehatan pokemon go sangat menarik dan menyenangkan serta menyehatkan badan menurut Hasnil Fajri, penulis, praktisi & pakar ICT dan Ekonomi Kreatif Indonesia, namun disisi lain ada hal yang negatif khususnya dalam hal keamanan pribadi gamer karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bila tidak memperhatikan jalan dan tempat ketika bermain game tersebut dan bisa menurunkan performance kinerja dan produktifitas jika dilakukan pada jam kerja kantor. Last but not least tentang isu keamanan informasi dan keamanan negara.
Mari kita bahas terkait isu keamanan informasi dan keamanan negara, begini ya tanpa kita sadari ketika bermain pokemon go, mereka bisa gunakan untuk alat spionase seperti ambil photo2x disekitar gamer berada untuk profiling data, karena sebenarnya data-data geospatial dan geo location itu sebagian besar memang sudah terkumpul di google, data tentang bangunan dan gedung sudah bertahun-tahun dikumpulkan google dengan membayar anak-anak Indonesia untuk keliling sepanjang jalan membawa GPS dan mengupload nama-nama tempat dan gedung ke server mereka, google juga telah mengoperasikan kamera beresolusi tinggi 360 derajat view dipasang diatas mobil berjalan sepanjang jalan propinsi hingga jalan perumahan, itupun sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Belum lagi faktanya mayoritas handset beredar di dunia saat ini termasuk Indonesia didominasi oleh Android (OS) phone milik Google yang artinya google bisa mengambil data kapan saja dari semua handset Android diseluruh dunia. Semua handset, tablet dan pad yang gunakan Android OS dan dijijing orang wara wiri akan menjadi agen google untuk collect dan store data ke server google tanpa kta sadari.
Pokemon hanya memanfaatkan data geo-location yg sudah ada, memang benar pembuat pokemon bersama google bisa dengan sengaja memasang monster-monster di tempat-tempat tertentu untuk diburu karena mereka sudah tahu semua tempat di Indonesia.
Saya sangat setuju dan mendukung surat telegram rahasia Kapolri dan juga surat edaran MenPAN-RB untuk larangan tidak bermain game pokemon go pada instansi layanan publik seperti kantor kepolisian, kejaksaan, keamanan (TNI) dan gedung pemerintahan serta tempat peribadatan (masjid, gereja, pura, kelenteng dsb).
Namun menanggapi statement Menkominfo yg akan minta google untuk tidak memasukkan ini dan itu yg merupakan objek vital, saya pikir itu justru sama saja dengan memberitahu google bahwa disitu BERISI barang penting. Meski sebenarnya dengan Google Earth dan Street-view, semua lokasi itu sudah terekam dan sudah ada datanya. Mungkin agar masyarakat tidak kesitu saja, tapi Google sudah tahu.
Kenapa kita tidak buat saja game lokal sejenis Pokemon Go yang lebih sehat dan aman dan sesuai kultur dan karakter masyarakat Indonesia?, Indonesia ini kan banyak sekali produsen pembuat game-game di mobile phone yang hebat dan kreatif bahkan sudah go internasional, belum lagi para game developer individu yang berkelompk menyalurkan hobinya membuat game untuk kepentingan lomba atau kompetisi, bisa saja pemerintah via Kominfo ataupun Bekraf ataupun perusahaan telekomunikasi seperti Telkom mengadakan suatu kompetisi pembutan game yang terbuka untuk masyarakat umum baik kelompok perkumpulan komunitas pembuat game ataupun perusahaan berbadan hukum dengan mengambil logika seperti pokemon dengan memanfaatkan konten lokal dan kultur Indonesia selain pula dapat menambah wawasan lingkungan sekitar kita, misalnya game yang dibuat itu berhadiah jika berhasil mengunjungi 33 tempat bersejarah dan tempat wisata di ibukota dan sebagainya. Jadi bila kita ambil positinya, pokemon go bisa menginspirasi lahirnya game sejenis yang sehat, aman dan nyaman serta dapat meningkatkan pendapatan pemerintah di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, demikian papar Hasnil Fajri yang juga ketua umum organ pendukung Presiden Entrepreneurship & Professional (EP for Jokowi). (R)
Penulis adalah Praktisi & Pakar ICT dan Ekonomi Kreatif Indonesia.
http://www.biskom.web.id/2016/07/26/stop-pokemon-go-siapkan-game-lokal-sejenis-yang-sehat-dan-aman.bwi

Menperin Menerima Kunjungan Direktur PT Data Aksara Matra


Menteri Perindustrian Saleh Husin membaca paparan yang diberikan oleh PT. Data Aksara Matra Hasnil Fajri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 16 Juni 2016. 



Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan dan Sekretaris Jenderal Syarif Hidayat melakukan pertemuan dengan Direktur PT. Data Aksara Matra Hasnil Fajri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 16 Juni 2016.



Menteri Perindustrian Saleh Husin memperhatikan penjelasan dari Direktur PT. Data Aksara Matra Hasnil Fajri disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Syarif Hidayat di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 16 Juni 2016. Pada kunjungan tersebut, PT Data Aksara Matra melakukan Presentasi dan Demo Solusi Teknologi buatan kami karya anak bangsa.





Source : http://www.kemenperin.go.id/artikel/15583/Menperin-Menerima-Kunjungan-Direktur-PT-Data-Aksara-Matra

Pameran Foto, Kaledeskop Relawan Jokowi


JAKARTA, Inspirasibangsa (7/4) — Sudah dua tahun jalan pasangan Jokowi-JK menjalani roda pemerintahan. Meskipun masih kurang di sana-sini, prinsip “kerja, kerja, kerja” terus digelorakan dengan bukti nyata.
Sebagai kilas balik perjalanan Jokowi-JK yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia oleh pilihan rakyat. Relawan Jokowi ingin menggelar Pameran Foto dan Diskusi pada 23-29 April mendatang di Jakarta dengan tema, “Kaledeskop Perjuangan Relawan Jokowi”.
Foto merupakan gambar yang memiliki seribu makna. Kegiatan ini sebagai sarana urun pikiran, refleksi dan media komunikasi kepada rakyat.
Menurut Hasnil Fajri, Koordinator Publikasi dan Dokumentasi mengatakan kegiatan ini menjadi wadah silatulrahmi dan konsolidasi serta me-recharged kembali semangat juang organ relawan Jokowi setelah selama setahun tidak bertemu.
“Kegiatan besar ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mengawal Nawacita melalui diskusi dengan para Menteri Kabinet Kerja. Dan last but not least, sebagai sarana menyalurkan kreatifitas dalam bidang Ekonomi Kreatif di sektor photographi,” tukas Hasnil.
Pameran foto akan memamerkan 600-700 foto kegiatan relawan Jokowi dari seluruh Indonesia dan luar negeri selama Pilpres 2014 lalu yang belum pernah dipublish ke masyarakat maupun media.
“Ini akan menjadi salah satu bukti Karya Kreatif Relawan Jokowi,” imbuh Hasnil.
Sangat mungkin dari Pameran Foto ini akan lahir karya foto terbaik yang monumental juga menghasilkan para photographer terbaik anak negeri yang berasal dari relawan Jokowi yang siap berkompetisi. (Ham)
Source :  http://inspirasibangsa.com/pameran-foto-kaladeskop-relawan-jokowi/

Detik.Com : Badan Ekonomi Kreatif: Kekuatan, Tantangan, dan Harapan



Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (BEK) sebagai pengganti Kementerian Ekonomi Kreatif yang dibatalkan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sudah dibentuk dan ketuanya sudah dilantik beberapa hari lalu yang dipercayakan kepada Triawan Munaf. 

Ada enam deputi di bawah koordinasi ketua badan: deputi riset edukasi dan pengembangan, deputi akses permodalan, deputi infrastuktur, deputi pemasaran, deputi fasilitas HAKI dan deputi hubungan antar lembaga dan wilayah.

Kehadiran BEK sebagai pengganti Kementerian Ekonomi Kreatif sangat diharapkan oleh semua pelaku ekonomi kreatif di tanah air tak terkecuali pemerhati dan pengamat ekraf. 

Pasalnya orang Indonesia sangat kreatif, terbukti dengan berjamurnya pelaku industri kreatif berbasis rumahan dan kelompok seperti kerajinan, pasar barang seni, usaha bidang penerbitan dan percetakan, seni pertunjukan, busana muslim dan batik nusantara (fesyen), kelompok musik indie, kelompok fotografi, kuliner rumahan, animasi dan game lokal serta software house dan jasa IT lokal.

Walaupun selama ini di pemerintahan sebelumnya negara tidak hadir (Kementerian Parekraf ada tapi tidak optimal). Euforia ekonomi kreatif ramai dibicarakan sejak kampanye Pilpres 2014 lalu dipicu oleh Jokowi yang pada saat kampanyenya bermaksud mendorong dan mendukung industri kreatif (ekraf).

Ditambah lagi tertulis dalam 9 Program Nyata Jokowi-JK pada saat kampanye Pilpres lalu di item ke 6:--- Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Bonus demografi yang besar dan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif yang kita miliki ditambah ketahanan untuk 'survival' yang telah proven menjadikan sebuah kekuatan tersendiri bagi bangsa ini 

Ekonomi Kreatif memerlukan tersedianya Infrastruktur yang menunjang 15 sub sektor ekraf dapat berjalan dan berkembang secara optimal salah satunya adalah Infrastruktur ICT (Information Communication and Technology). Makanya diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya kemenkominfo sebagai penyedia Infrastruktur ICT. 

Hal lainnya adalah kemudahan akses ke permodalan (khususnya bank pemerintah) maupun venture capital dan angel investor, perlindungan terhadap hak cipta (HAKI) yang selama ini jadi momok bagi pelaku ekraf, minimnya fasilitas riset & edukasi yang disiapkan oleh negara, anggaran ekraf yang tersebar di banyak kementerian dan lembaga yang semestinya bisa dikonsolidasikan ke dalam badan ekraf.

Selain itu kualitas SDM yang tidak merata baik skill maupun knowlegdenya, tidak adanya proteksi untuk produk ekraf lokal, kurangnya penghargaaan dan apresiasi terhadap pelaku ekraf berprestasi, pemasaran yang tidak terintegrasi dan kurang optimal, belum terbangunnya ekosistem ekraf yang meliputi karya, pengguna, litbang termasuk peran pemerintah pada kebijakan dan infrastruktur dan lain sebagainya, Itu semua merupakan tantangan luarbiasa yang mesti dihadapi dan diberikan solusinya oleh badan ekraf. 

Sayang sekali fungsi regulasi untuk membuat kebijakan ekraf dilepaskan ke kementerian perdagangan, tentu jika kementerian ekraf ada fungsi itu berada didalam satu atap. Padahal fungsi regulasi merupakan salah satu yang terpenting dari keseluruhan itu, dengan adanya pemisahan demikian maka diperlukan koordinasi yang solid, komunikatif kualitatif dan baik antara badan ekraf dengan kementerian perdagangan pada khususnya dan dengan kementerian dan lembaga terkait lain pada umumnya.

Seperti telah kita ketahui Ekonomi Kreatif sejak tahun 2013 lalu telah menjadi sektor ke-10 dalam sektor perekonomian Indonesia (sumber BPS), kontribusi Ekraf terhadap PDB sebesar 7,05% , serapan tenaga kerja sekitar 10% dari total angkatan kerja serta ekpor Ekraf sebesar 7,27% dari total keseluruhan ekspor Indonesia. 

Melihat dari pencapaian tersebut diatas dan juga melihat potensi-potensi yang ada dari para pelaku dan penggiat ekraf di tanah air yang tersebar diseluruh Indonesia tentunya menimbulkan rasa optimis ekraf kedepan dapat berkembang lebih cepat dan tinggi lagi. 

Kami berharap SDM yang akan menduduki posisi-posisi kunci di Badan Ekraf khususnya para deputi dan direktur dibawahnya tentu selain memenuhi kriteria umum seperti memiliki rekam jejak dan integritas yang baik serta bebas korupsi, tidak terlibat pelanggaran HAM atau perusakan lingkungan hidup.

Mereka juga harus punya visi dan pengetahuan luas, semangat juang dan kemampuan leadership yang tinggi, berdisiplin tinggi dan tegas pendirian serta terbuka terhadap masukan-masukan juga mesti memenuhi kriteria khusus yaitu profesional, berpengalaman dan teruji dalam bidang ekonomi kreatif dan memiliki pengalaman internasional minimum tingkat regional.

Adapun terkait mengenai Program Kerja dan Strategi terkait Visi dan Misi Ekraf 2015-2019 yang telah dibuat oleh ex tim pokja Ekraf Rumah Transisi Jokowi-JK pada lembaran kerja lalu bisa digunakan sebagai referensi dan guidance. 

Dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif, tentu harapan kita semua, ekonomi kreatif akan menjadi salah satu primadona penggerak perekonomian Indonesia untuk limat tahun ke depan dan siap menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016 dan pasar global. 

Selamat bekerja Badan Ekonomi Kreatif dan Triawan Munaf sang nakhoda.



**
Penulis, Hasnil Fajri, Koordinator Entrepreneur & Professional (EP) for Jokowi yang juga ex tim Pokja Ekonomi Kreatif Rumah Transisi Jokowi-JK. Bisa dihubungi melalui email: hasnilf@gmail.com

Saatnya Ekonomi Kreatif Masuk Kurikulum Pendidikan


JAKARTA, Inspirasibangsa (25/2) — Salah satu dari sembilan program nyata Presiden Jokowi -JK pada saat kampanye adalah Ekonomi dan Industri Kreatif. Di item keenam dikatakan, “Mendorong memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi”.
Sebagai komitmen itu, pemerintahan Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang langsung berada dan bertanggungjawab di bawah Presiden.
Namun, melihat kesenjangan di dunia pendidikan kampus dan kerja (industri) selama ini sangat terasa. Sebagai pemerhati Ekonomi Kreatif, Hasnil Fajri mengusulkan beberapa solusi yang bisa diupayakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
“Agar lebih greng, mengatasi kesenjangan itu harus adanya keterlibatan atau keikutsertaaan aktif dunia usaha (industri) ke dalam kampus. Kemudian, tak kalah penting adalah menambahkan ekonomi kreatif masuk sebagai mata kuliah wajib pada kurikukum di Perguruan Tinggi dan mata pelajaran Pendidikan Dasar&Menengah,” ujar Hasnil dalam siaran persnya yang diterima redaksi Inspirasibangsa Kamis pagi (25/2).
Sejatinya Ekonomi Kreatif bahan bakunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. “Masyarakat Indonesia itu sangat kreatif dan bisa survive meskipun peran negara selama ini kurang hadir,” tandas Hasnil.
Tambahnya, salah satu wujud kehadiran negara bagi dunia pendidikan untuk ekonomi kreatif adalah melalui mata kuliah Ekonomi Kreatif di kampus maupun sekolah dasar dan menengah sebagai transfer knowledge. Tidak sampai di situ saja, Hasnil menyampaikan juga, harus siapkan Training Center dan fasilitas R&D serta teknologi pendukungnya seperti wifi, software, hardware.
“Kalau mereka lulus dari perguruan tinggi atau SMK, mereka menjadi tenaga kerja yang mandiri baik sebagai pekerja professional ataupun sebagai pelaku usaha (entrepreneur) ekonomi kreatif di industri kreatif. Para lulusan itu memiliki value added (nilai tambah, red), apalagi saat ini sudah masuk di era kompetisi,” pungkas pria kelahiran 17 November 1969 dan alumni Manajemen Informatika, STMIK Budi Luhur Jakarta. (Amin)

Source : http://inspirasibangsa.com/saatnya-ekonomi-kreatif-masuk-kurikulum-pendidikan

Revolusi Digital Ekonomi Untuk Indonesia Jaya

Oleh: Hasnil Fajri, S.Kom. (Praktisi dan Pemerhati ICT dan Ekonomi Kreatif)

JAKARTA, Inspirasibangsa (30/4) — Kemajuan Teknologi khususnya bidang ICT (Information and Communication Technology) atau yang lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat menjadi tergantung di jelang abad ke 21 ini.
Khususnya dalam 10 tahun terakhir ini dimana ICT mendominasi peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global, dan akhirnya melahirkan Revolusi Ekonomi Digital yang dawali dengan Konvergensi IT & Telekomunikasi yang berkembang dan menuntut pula lahirnya Konvergensi Kebijakan dan Regulasi pada Industri ICT.
Dan yang menarik dicermati adalah Konvergensi ICT ke-3 domain di atas dengan Industri lain seperti Industri Financial Services yang melahirkan perusahaan-perusahaan Financial Technology (FinTech) lokal seiring dengan adanya Kebijakan Elektronifikasi dan Financial Inclusion dari Bank Indonesia yang melibatkan pelaku di sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan pelaku di sektor Telekomunikasi seperti adanya layanan e-Money, KUPU, APMK dan Remittance.
Maraknya e-Commerce dan M-Commerce yang sering pula disebut Digital Marketing melibatkan Konvergensi ICT dengan Industri Perdagangan dan Jasa membuat Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi perkembangan “Universal Konvergensi Teknologi” ini melalui lintas Kementerian terkait di bawah Kementrian Perekonomian baik dengan kebijakan berbentuk UU, Perpu, Kepres, Pepres ataupun payung hukum lainnya demikian juga dengan Bank Indonesia sebagai Regulator layanan produk dan jasa keuangan (e-money, KUPU, APMK, Remittance).
Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Internet melalui penyediaan Koneksi Pita Lebar (Broadband) baik itu melalui Palapa Ring maupun 4G ataupun project USO harus dipercepat untuk mengurangi digital divided antara masyarakat kota dan masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan Indonesia Timur & Barat dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta akses informasi yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Penyediaan infrastruktur IT seperti datacenter juga mesti diperbanyak dan ditingkatkan kapasitasnya serta memenuhi standarisasi global dan sertifikasi industri terkait untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dan akses publik serta mendorong partisipasi aktif swasta pada pengelolaan data center tersebut dengan mempermudah proses perizinannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Core Strong Value
Software , Aplikasi dan Content yang menjadi bisnis masa depan bangsa ini yang merupakan Core Strong Value perusahaan ICT lokal mesti dibuatkan Grade atau Ratingnya dimana banyak sekali software house-software house dan provider content lokal yang mumpuni, punya software, aplikasi dan content yang hebat serta talent yang luar biasa dan sudah banyak digunakan oleh klien dalam negeri maupun luar negeri, namun selama ini mereka hidup dan mati sendiri untuk survive dan berkompetisi di global market tanpa ada kehadiran negara.

Diharapkan dengan Grading atau Rating ini bisa membantu me-REMapping berdasarkan kategori, skala bisnis, ukuran perusahaan dan sebagainya sehingga memudahkan bagi pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan Badan Ekonomi Kreatif terkait kebijakan dan regulasi yang akan dibuat untuk dalam hal pengelolaan, pembinaan, proteksi, pemberian insentif dan lain sebagainya.
Untuk bidang penyiaran atau broadcasting termasuk Digital TV, regulasi mesti diatur kembali izin frekuensinya agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi dan dominasi kepemiikan hanya pada beberapa group Pengusaha Media TV saja karena disamping Frekuensi itu terbatas juga Negara mesti mendapat benefit berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemberian izin tersebut selain dari Pajak serta informasi dan hiburan yang ditampilkan bermanfaat untuk masyarakat dan bebas dari konten pornographi, LGBT dan Radikalisasi yang melanggar aturan norma serta kaidah hukum.
Proteksi terhadap perusahaan IT Lokal khususnya untuk Startup dan UKM seperti yang dilakukan pemerintah dengan Revisi DNI dan KLBI Perpres No. 39 tahun 2014 adalah sudah tepat dalam rangka melindungi Aset Perusahaan ICT Lokal dan mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada perusahaan Skala besar (Established), tapi jangan lupa perusahaan investasi asing (PMA) tersebut mesti melakukan transfer teknologi ke SDM lokal, keterlibatan SDM lokal pada PMA tersebut dari tingkat staf teknis hingga managemen dan last but not least mesti diwajibkan bayar pajak ke negara, faktanya negara maju dibidang ICT seperti China, Korea, India, Jepang, UK dan US melakukan proteksi terhadap produk teknologi mereka dan memberikan subsidi dan stimulus terhadap perusahan di negara mereka, seperti Huawei dan ZTE dari China, Samsung dari Korea, Infosys dan TCS dari India. Nanti tinggal lagi bagaimana pemerintah kita memberikan insentif, fasilitas R&D dan mencarikan akses permodalan yang mudah dan murah kepada perusahaan ICT lokal baik via bank maupun venture capital lokal serta mendorong Kementrian dan BUMN serta perusahaan swasta nasional agar menggunakan produk teknologi lokal khususnya di bidang Software, Aplikasi dan Content yang menjadi strong value daripada kekuatan industri ICT lokal saat ini dan umumnya di bidang Hardware dengan membuat kebijakan dan regulasi baru yang mendukung TKDN agar meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai di atas 50%.
Sementara, di tengah era globalisasi dan keterbukaan pasar saat ini, khususnya dalam menghadapi MEA, Produk Teknologi Indonesia mesti menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jika tidak maka kita hanya menjadi pasar dan konsumen serta penonton bagi produk teknologi negara lain seperti saat sekarang ini.
Sejatinya kita harus mengambil market ASEAN dan kawasan Regional Asia Pasifik tersebut dengan kemampuan, kekuatan serta keunggulan komparatif dan kompetitif produk teknologi nasional yang kita miliki yang sudah teruji di market dan digunakan client baik secara scalable, customizeable, reliable serta user friendly.

Kolaborasi antara Industri Telekomunikasi dan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (Financial Services Industri) dengan perusahaan Financial Technology (Fintech) melalui Aplikasi Branchless Banking akan mempercepat financial inclusion (masyarakat yang bankable) dan elektronifikasi (perubahan transaksi dari cash menjadi cashless), khususnya untuk masyarakat pedesaan hingga daerah perbatasan dan pedalaman Indonesia yang jauh dari infrastruktur perbankan tapi telah tersedia infrastruktur telekomunikasi dan sudah menjadi pelanggan layanan selular sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah dan desa-desa terpencil serta melahirkan pelaku ekonomi dan pengusaha local serta tersedianya lapangan pekerjaan baru dan berdirinya sekolah-sekolah dan universitas serta rumah sakit, tempat hiburan dan sentra bisnis baru.
Untuk referensi model Branchless Banking atau mereka menyebutnya Bankless Banking atau Mobile Money/Mobile Wallet ini sudah dibuktikan di negara Kenya dengan “M-PESA” yang berhasil dengan sukses dan jadi rujukan banyak negara-negara di Asia dan Afrika lainnya yang masyarakatnya banyak yang tidak mempunyai akun di bank (unbankable) seperti di Indonesia.
Kolaborasi antara pelaku Industri ICT dan industri perdagangan yang yang melahirkan e-Commerce dan M-Commerce yang membantu mempertemukan antara pembeli (buyer) dan penjual (seller) mempercepat proses terjadinya transaksi dan peningkatan volume penjualan dan kemudahan promosi dan metode pembayaran yang makin beragam, canggih dan mudah seperti Payment Online secara significant meningkatkan pendapatan ekonomi yang pada akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Revolusi Digital Ekonomi bukanlah suatu yang mesti ditakuti tapi sebaliknya adalah tantangan dan opportunity yang mesti disiapkan dan dieksekusi untuk mendrive pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta ketahanan ekonomi Indonesia ke depan, jika pemerintah dan regulator lainnya sukses mengelolanya serta para pelaku usaha di sector ICT sukses dan benar cara mengeksekusinya serta didukung dunia kampus (dan lembaga kejuruan) yang melahirkan SDM berkualitas di sektor ICT dan terjadi sinergi ketiganya niscaya ekonomi Indonesia ke depan akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, karena kegiatan apapun pada bidang dan industri apapun saat ini tidak terlepas dari dukungan dan layanan Teknologi ICT.
Nah, PR pemerintah adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kemkominfo serta Badan Ekonomi Kreatif melahirkan para Teknoprekteneur-Teknopreneur lokal yang kuat dan tangguh serta mendunia seperti Apple, Mcrosoft, Oracle, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Alibaba, Paypal, e-Bay, Amazone dan sebagainya. Paling tidak, Indonesia punya beberapa “IKON” perusahaan OTT atau e-Commerce atau Software House dan Content Aplikasi yang mengglobal dan mendunia.



Professor Tarek M Khalil, Seorang ahli management of technology , Guru Besar di Miami University, USA menyampaikan bahwa negara maju adalah negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kemakmuran bangsa, bukan teknologi yang menciptakan kemakmuran, tetapi management of technology (MoT) yang baiklah yang dapat menciptakan kemakmuran. ***

Source  : http://inspirasibangsa.com/revolusi-digital-ekonomi-untuk-indonesia-jaya/

Hasnil Fajri : ICT, Revolusi Digital Ekonomi dan Pengaruhnya pada Masa Depan Ekonomi Indonesia


Kemajuan Teknologi khususnya bidang ICT yang sangat luar biasa dan ketergantungan masyarakat pada teknologi yang  terjadi menjelang abad ke 21 dan berkembang dengan pesat di abad ke 21 ini khususnya dalam 10 tahun terakhir ini dimana ICT mendominasi peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi global yg pada akhirnya melahirkan Revolusi Ekonomi Digital yang dawali dengan Konvergensi IT & Telekomunikasi yang berkembang kearah Konvergensi IT & Telekomunikasi serta Penyiaran beberapa tahun belakangan ini sehingga menuntut pula Lahirnya Konvergensi Kebijakan dan Regulasi pada Industri ICT.
Dan yang menarik dicermati adalah Konvergensi ICT ke-3 domain diatas dengan Industri lain seperti Industri Financial Services yang melahirkan perusahaan-perusahaan Financial Technology (FinTech) lokal seiring dengan adanya Kebijakan Elektronifikasi dan Financial Inclusion dari Bank Indonesia yang melibatkan pelaku di sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan pelaku di sektor Telekomunikasi dengan adanya layanan e-Money, KUPU, APMK dan Remittance. 
Maraknya e-Commerce dan M-Commerce yang sering pula disebut Digital Marketing melibatkan Konvergensi ICT dengan Industri Perdagangan dan Jasa membuat Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengantisipasi perkembangan “Universal Konvergensi Teknologi” ini dengan merumuskannya melalui lintas Kementrian terkait dibawah Kementrian Perekonomian baik dengan kebijakan berbentuk UU, Perpu, Kepres, Pepres ataupun payung hukum lainnya demikian juga dengan Bank Indonesia sebagai Regulator layanan produk dan jasa keuangan (e-money, KUPU, APMK, Remittance) diatas.
Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Jaringan Internet melalui penyediaan Koneksi Pita Lebar (Broadband) baik itu melalui Palapa Ring maupun 4G ataupun project USO harus dipercepat untuk mengurangi digital divided antara masyarakat kota dan masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan Indonesia Timur & Barat dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta akses informasi yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Penyediaan infrastruktur IT seperti Datacenter juga mesti diperbanyak dan ditingkatkan  kapasitasnya serta memenuhi standarisasi global dan sertifikasi industri terkait untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dan akses publik serta mendorong partisipasi aktif swasta pada pengelolaan data center tersebut dengan mempermudah proses perizinannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Software , Aplikasi dan Content  yang menjadi bisnis masa depan bangsa ini yang merupakan Core Strong Value perusahaan ICT Lokal mesti dibuatkan Grade atau Ratingnya dimana banyak sekali software house-software house dan provider content lokal yang mumpuni, punya software, aplikasi dan content yang hebat serta talent yang luar biasa dan sudah banyak digunakan oleh client dalam negeri maupun luar negeri namun selama ini mereka hidup dan mati sendiri untuk Survive dan berkompetisi di global market tanpa ada kehadiran Negara.
Diharapkan dengan Grading atau Rating ini bisa membantu me-REMapping berdasarkan kategori, skala bisnis, ukuran perusahaan dan sebagainya sehingga memudahkan bagi pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan Badan Ekonomi Kreatif terkait kebijakan dan regulasi yang akan dibuat untuk dalam hal pengelolaan, pembinaan, proteksi, pemberian insentif dan lain sebagainya.
Untuk bidang Penyiaran atau Broadcasting termasuk Digital TV, regulasi mesti diatur kembali izin frekuensinya agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi dan dominasi kepemiikan hanya pada beberapa group Pengusaha Media TV saja karena disamping Frekuensi itu terbatas juga Negara mesti mendapat benefit berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemberian izin tersebut selain dari Pajak serta informasi dan hiburan yang ditampilkan bermanfaat untuk masyarakat dan bebas dari konten pornographi, LGBT dan Radikalisasi yang melanggar aturan  norma serta kaidah hukum.
Proteksi terhadap perusahaan IT Lokal khususnya untuk Startup dan UKM seperti yang dilakukan Pemerintah dengan Revisi DNI dan KLBI Perpres no 39 tahun 2014 adalah sudah tepat dalam rangka melindungi Aset Perusahaan ICT Lokal dan mendorong investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada perusahaan Skala besar (Established), tapi jangan lupa perusahaan investasi asing  (PMA) tersebut mesti melakukan transfer teknologi ke SDM lokal, keterlibatan SDM lokal pada PMA tersebut dari tingkat staf teknis hingga managemen dan last but not least mesti diwajibkan bayar pajak ke negara, faktanya Negara maju dibidang ICT seperti China, Korea, India, Jepang, UK dan US melakukan proteksi terhadap produk teknologi mereka dan memberikan subsidi dan stimulus terhadap perusahan di negara mereka, seperti Huawei dan ZTE dari China, Samsung dari Korea, Infosys dan TCS dari India.
Nanti tinggal lagi bagaimana pemerintah kita memberikan Insentif , fasilitas R&D dan mencarikan Akses Permodalan yang mudah dan murah kepada perusahaan ICT lokal baik via Bank maupun Venture Capital lokal serta mendorong dan mengendorsed  kepada Kementrian dan BUMN dan kepada perusahaan swasta nasional agar menggunakan produk teknologi lokal khususnya di bidang Software, Aplikasi dan Content yang menjadi strong value daripada kekuatan Industri ICT lokal saat ini dan umumnya dibidang Hardware dengan membuat kebijakan dan regulasi baru yang mendukung untuk itu (TKDN) mesti meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai diatas 50%.
Di tengah era globalisasi dan keterbukaan pasar saat ini, khususnya dalam menghadapi MEA, Produk Teknologi Indonesia mesti menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jika tidak maka kita hanya menjadi Pasar dan Konsumen serta Penonton bagi Produk Teknologi Negara lain seperti saat sekarang ini , Mestinya kita yang mengambil market ASEAN dan kawasan Regional Asia Pasifik tersebut dengan kemampuan, kekuatan serta keunggulan komparatif dan kompetitif produk teknologi nasional yang kita miliki yang sudah teruji di market dan digunakan client baik secara scalable, customizeable, reliable serta user friendly.
Kolaborasi antara Industri Telekomunikasi dan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank (Financial Services Industri) dengan perusahaan Financial Technology (Fintech) melalui Aplikasi Branchless Banking akan mempercepat financial inclusion (masyarakat yang bankable) dan elektronifikasi (perubahan transaksi dari cash menjadi cashless) khususnya untuk masyarakat pedesaan hingga daerah perbatasan dan pedalaman Indonesia yang jauh dari infrastruktur perbankan tapi telah tersedia infrastruktur telekomunikasi dan sudah menjadi pelanggan layanan Selular sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah dan desa-desa terpencil serta melahirkan pelaku ekonomi dan pengusaha-pengusaha lokal daerah setempat serta tersedianya lapangan pekerjaan baru  dan berdirinya sekolah-sekolah dan universitas serta rumah sakit, tempat hiburan dan sentra bisnis baru.
Untuk referensi model Branchless Banking atau mereka menyebutnya Bankless Banking atau Mobile Money/Mobile Wallet ini sudah dibuktikan di Negara Kenya dengan “M-PESA” yang berhasil dengan sukses dan  jadi rujukan banyak negara-negara di Asia dan Afrika lainnya yang masyarakatnya banyak yang tidak mempunyai akun di bank (unbankable) seperti di Indonesia.
Kolaborasi antara pelaku Industri ICT dan industri perdagangan yang  yang melahirkan e-Commerce dan M-Commerce yang membantu mempertemukan antara pembeli (buyer) dan penjual (seller) mempercepat proses terjadinya transaksi dan peningkatan volume penjualan dan kemudahan promosi dan metode pembayaran yang makin beragam, canggih dan mudah seperti Payment Online secara significant meningkatkan pendapatan ekonomi yang pada akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Revolusi Digital Ekonomi bukanlah suatu yang mesti ditakuti tapi sebaliknya adalah tantangan dan opportunity yang mesti disiapkan dan dieksekusi untuk mendrive pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta ketahanan ekonomi Indonesia kedepan, jika pemerintah dan regulator lainnya sukses mengelolanya serta para pelaku usaha di sector ICT sukses dan benar cara mengeksekusinya serta didukung oleh dunia kampus (dan lembaga kejuruan) yang melahirkan SDM berkualitas di sektor ICT dan terjadi sinergi ketiganya niscaya Ekonomi Indonesia kedepan akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa,karena kegiatan apapun pada bidang dan industri apapun saat ini tidak terlepas dari dukungan dan layanan Teknologi ICT.
PR Pemerintah kedepan adalah Bagaimana Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo serta Badan Ekonomi Kreatif melahirkan para Teknoprekteneur-Teknopreneur lokal yang kuat dan tangguh serta mendunia seperti Apple, Mcrosoft, Oracle, Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Alibaba, Paypal, e-Bay, Amazone dsb, at least Indonesia punya beberapa “IKON” perusahaan OTT  atau  e-Commerce atau Software House dan Content Aplikasi yang mengglobal dan mendunia.
Professor Tarek M Khalil, Seorang ahli management of technology , Guru Besar di Miami University, USA menyampaikan bahwa Negara maju adalah Negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kemakmuran bangsa, bukan teknologi yang menciptakan kemakmuran, tetapi management of technology (MoT) yang baiklah yang dapat menciptakan kemakmuran Semoga hal ini bias terwujud di bumi dan tanah air tercinta, Indonesia kita ini.
(Hasnil Fajri, S.Kom, Pakar ICT dan Ekonomi Kreatif)
Source : http://www.biskom.web.id/2016/05/02/ict-revolusi-digital-ekonomi-dan-pengaruhnya-pada-masa-depan-ekonomi-indonesia.bwi